KILAS KOTAMOBAGU – DPC PDI Perjuangan Kota Kotamobagu membawa kasus pembakaran bendera PDI Perjuangan saat demo penolakan RUU HIP di Jakarta 24 Juni lalu, ke ranah hukum. Senin (29/6), pengurus partai berlambang banteng itu melapor ke Polres Kotamobagu.
Dalam penyampaiannya di hadapan kapolres dan jajaran, Ketua DPC PDI Perjuangan Kotamobagu Meiddy Makalalag (Mekal), meminta agar kepolisian mengusut tuntas kasus pembakaran panji partai.
“Indonesia Negara hukum dan wajib untuk kita semua menaatinya. Karena itu, langkah yang dilakukan PDI Perjuangan dari pusat sampai daerah dalam menyikapi kasus ini adalah melaporkan dan berharap penegakan hukum bisa dilakukan dengan tegas,” ujar Mekal.
Dalam kasus pembakaran bendera partai, Mekal menilai ada upaya provokasi dari kelompok tertentu untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Posisi PDI Perjuangan sebagai partai pemenang Pemilu dua kali berturut-turut dinilainya bisa menjadi pintu masuk kelompok tertentu untuk memprovokasi masyarakat secara luas.
“PDI Perjuangan secara sah mendapat mandat rakyat Indonesia di Pemilu. Dengan membakar bendera partai, kelompok ini berupaya memprovokasi rakyat yang sudah memilih PDI Perjuangan. Tapi instruksi dari DPP jelas sekali, kita tidak boleh terpancing dan kita diminta menempuh jalur. Itu yang kami lakukan sekarang ini,” kata Mekal.
“Harapan kami kepada Kapolres Kotamobagu dan jajarannya, jangan sampai upaya provokasi ini sampai terjadi juga di Kotamobagu. Kami berharap bisa diantisipasi, dan jika terjadi supaya proses hukum dilakukan,” ucapnya.
