KILAS24.CO,BOLTIM – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Lukman Lapadengan, SE, M.Si., Kamis (24/10) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakoor) terkait Proyek Strategis Kabupaten/Kota dan Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) Tahun 2024, bertempat di Aula Lantai III Kantor Bupati Boltim.
Dalam Rakoor kali, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim dipercayakan menjadi tuan rumah se-Sulawesi Utara (Sulut).
Dalam sambutannya, Pjs Bupati, menyampaikan, ucapan selamat datang kepada para peserta Rakoor. Selain itu, ia juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mempromosikan berbagai destinasi wisata yang ada di Boltim.
“Selamat datang, para peserta Rakoor di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang permai ini, semoga para peserta mendapatkan kesan yang baik dan menyenangkan selama berada disini,”ujarnya.
Sementara itu, mewakili Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, Asisten perekonomian dan pembangunan Tahlis Galang, S.IP., MM., yang juga merupakan Pjs Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), mengatakan, bahwa seluruh daerah di 15 Kabupaten/Kota Sulut telah memiliki EPRA yang sesuai dengan data anggaran per 30 September 2024.
“EPRA memiliki peran strategis dalam memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan target dan anggaran yang telah disepakati. Setiap Kabupaten/Kota telah memiliki EPRA, sehingga melalui kegiatan ini kita harus saling berintegrasi dan memberikan masukan serta solusi bagi masalah yang dihadapi masing-masing daerah,” katanya.
Tahlis mengungkapkan, bahwa berdasarkan data anggaran pada 30 September 2024, realisasi anggaran tertinggi di Sulut tercatat di Kabupaten Bolsel, dengan total 74,15 persen. “Realisasi anggaran provinsi se-Sulawesi Utara sudah cukup baik, dan realisasi tertinggi tercatat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebesar 74,15 persen. Saya sangat mengapresiasi capaian tersebut,” sebutnya.
Ia pun berharap agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2025 dapat selesai tepat waktu.
“Ada beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan, pertama, penyelesaian APBD tahun 2025 harus tepat waktu agar tidak mengganggu program prioritas. Kedua, percepatan proses lelang, khususnya pada paket kegiatan konstruksi, guna memastikan proyek dapat dimulai lebih awal dan selesai tepat waktu,” pungkasnya. (***)
