KILAS24.CO,BOLTIM – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Rabu (25/10) menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Reses dari Anggota Komisi I, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Cherish Harriette BA, MBA, bertempat di Kantor Bupati Boltim.
Pada reses tersebut, Cherish disambut oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Hendra Tangel SH MH, Asisten Administrasi Umum Drs. Rusmin Mokoagow, sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Boltim.
Kedatangan Senator muda asal Bolaang Mongondow Raya ini dalam rangka memonitor kesiapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di Kabupaten Boltim.
Salah satu isu strategis yang dibahas yaitu kesiapan infrastruktur jaringan telekomunikasi dalam menunjang pelaksanaan Pemilu serentak 2024.
Dalam kesempatan itu, Cherish menyampaikan, bahwa persoalan menara telekomunikasi juga menjadi salah satu kesimpulan rapat kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI beberapa pekan lalu.
“Keberadaan jaringan telekomunikasi adalah masalah krusial apalagi dalam menghadapi Pemilu,” tuturnya.
Menurutnya, tantangan yang muncul saat ini adalah masih adanya wilayah yang belum mempunyai sarana infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Untuk itu, Ia mengaku akan berusaha menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait persoalan blank spot seluler ini. “Nanti Saya minta data-data wilayahnya (blank spot) untuk ditindaklanjuti ke Kementerian terkait dan juga akan saya sampaikan pada sidang paripurna nanti,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum, Drs. Rusmin Mokoagow, mengatakan saat ini masih ada 4 desa di Boltim yang tidak memiliki sinyal telepon seluler yaitu Desa Bukaka, Desa Matabulu, Desa Jiko Belanga, dan Desa Kokapoi.
“Di Desa Matabulu dan Jiko Belanga sebenarnya sudah ada BTS yang di bangun oleh provider sejak tahun lalu, namun hingga hari ini belum bisa digunakan oleh masyarakat karena sinyalnya tidak ada,” bebernya.
Senada disampaikan Kepala Diskominfo Boltim, Moh. Rezha Mamonto, S.Kom. Ia mengaku telah berupaya melakukan koordinasi ke Kementerian Kominfo agar dapat menyediakan infrastruktur telekomunikasi demi terwujudnya Boltim bebas blank spot.
“Sejak tahun 2021 kami mengajukan permohonan pembangunan BTS ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo RI namun realisasinya belum ada,” terangnya.
Ia pun berharap, DPD RI dapat mendorong Kementerian terkait untuk memprioritaskan pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi informasi di wilayah yang belum memadai bahkan blank spot. “Pengentasan masalah ini penting karena kesenjangan akses internet dapat meningkatkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Semoga pertemuan ini dapat menciptakan solusi holistik yang dapat mengatasi tantangan dalam pembangunan infrastruktur internet di desa,” pungkas Rezha. (yudi)
