KILAS24,BOLSEL – Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulut dan Kabupaten/Kota bersama lintas sektor tahun 2025 di Hotel Aryaduta Manado, Selasa (7/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, Pj. Sekprov Sulut Tahlis Gallang SIP, MM, jajaran BPS Sulut, para Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Utara, serta unsur Bappeda kabupaten/kota.
Rakor tersebut bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja program penanggulangan kemiskinan, memperkuat pembinaan dan pengawasan, serta menyelaraskan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi serta memperkuat kerja sama lintas sektor dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Utara.
Dalam sambutannya, Wagub Victor Mailangkay menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan wadah konsolidasi, sinkronisasi, dan evaluasi atas berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan di daerah.
“Rapat ini menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis ke depan agar program pengentasan kemiskinan dapat lebih terarah dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan bersama yang membutuhkan perhatian dan aksi nyata dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, Pemprov Sulut menempatkan agenda pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama, sejalan dengan visi pembangunan menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
Dalam kegiatan ini, Wabup Deddy tampil memaparkan capaian kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bolsel. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Bolsel tahun 2024 tercatat 11,33%, dan berhasil turun 0,81% pada tahun 2025 menjadi 10,52%.
“Angka ini menunjukkan tren positif yang menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Bolsel dalam menekan kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Wabup Deddy.
Dijelaskannya bahwa indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan tahun 2025 masing-masing berada pada angka 1,51 dan 0,43.
“Capaian ini menggambarkan bahwa meski ketimpangan pengeluaran masih menjadi tantangan, arah kebijakan kita sudah berada di jalur yang tepat untuk mempersempit kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” bebernya.
Lebih lanjut, top eksekutif ini menyampaikan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Bolsel dalam kurun waktu 2023–2025 difokuskan pada penyaluran BLT, program ketahanan pangan, dan percepatan penurunan stunting.
“Kami memastikan setiap program benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Fokus kami bukan hanya menekan angka, tapi juga meningkatkan kualitas hidup warga miskin,” jelasny.
Selain itu, Bolsel juga mendapatkan alokasi insentif fiskal kinerja untuk kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan penghapusan kemiskinan melalui penyediaan 30 unit rumah layak huni.
“Program rumah layak huni ini bukan sekadar bantuan fisik, tetapi wujud nyata kepedulian pemerintah dalam memastikan setiap warga Bolsel memiliki tempat tinggal yang layak dan sehat,” ungkapnya.
Pada tahun 2024 dan 2025, Kabupaten Bolsel juga menerima DAK Fisik Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu yang diarahkan untuk penyediaan air minum, sanitasi, serta perumahan dan permukiman layak huni.
Dalam kesempatan itu, Wabup juga menyoroti persoalan efisiensi anggaran yang tengah dihadapi seluruh daerah.
“Hampir semua kabupaten/kota, termasuk Bolsel, mengalami efisiensi hingga 50%. Kondisi ini tentu berdampak pada pelaksanaan program-program prioritas,” ujar duet sehati Bupati Iskandar Kamaru ini.
“Kami berharap Bappeda Provinsi dapat memperhatikan kondisi ini agar upaya penurunan kemiskinan tetap berlanjut dan tidak terhenti di tahun 2026,” tegasnya.
Sebagai informasi, dalam acara ini, Bolsel menerima piagam penghargaan atas keberhasilan meraih peringkat Terbaik I se-Sulut dalam 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2024.
Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan berita acara komitmen bersama seluruh kepala daerah se-Sulawesi Utara dalam memperkuat sinergi dan mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing.(day)
