KILAS24,BOLSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka menetapkan tiga Ranperda prakarsa Pemda di luar Propemperda 2026, membahas tiga Ranperda inisiatif DPRD, serta menetapkan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Arifin Olii dan didampingi oleh wakil ketua l Ridwan Olii dan wakil ketua ll Jelfi Djauhari serta para 18 anggota DPRD Bolsel.
Dalam kesempatan ini ketua DPRD Arifin Olii menyampaikan bahwa, agenda rapat paripurna ini bertujuan untuk menetapkan tiga usulan Ranperda inisiatif dari Pemerintah daerah di luar Propemperda tahun 2026.
Arifin juga menegaskan bahwa DPRD berkomitmen menjaga kualitas regulasi dan memastikan setiap Ranperda memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
“DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, tetapi memastikan setiap Ranperda benar-benar menjawab kebutuhan daerah. Kami ingin regulasi yang kita hasilkan memberi manfaat langsung dan memperkuat pelayanan publik,” tegas Arifin.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi eksekutif–legislatif dalam menghadapi tantangan fiskal tahun anggaran 2026.
“Sinergi dengan Pemda sangat penting. Tahun depan kita menghadapi tekanan fiskal, sehingga setiap kebijakan dan Ranperda harus disusun dengan pertimbangan matang dan efisiensi yang terukur,” lanjutnya.
Bupati Iskandar kamaru turut hadir dalam rapat tersebut, ia menegaskan dukungan penuh Pemda terhadap tiga Ranperda inisiatif DPRD, termasuk Ranperda PPNS, Pariwisata, dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“Regulasi ini bukan hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi menjadi instrumen penting penguatan pelayanan, ekonomi, dan perlindungan sosial di Bolsel,” jelasnya.
Pemda Bolsel juga mengajukan tiga Ranperda penting di luar Propemperda, yaitu Dana Cadangan Pilkada 2029, RP3KP, dan RTRW 2025–2045. Bupati menyebut langkah ini sebagai bagian dari tata kelola yang visioner.
“Kita harus berani berpikir jangka panjang. Pemerintahan itu bukan hanya soal hari ini, tapi tentang menyiapkan Bolsel untuk 10–20 tahun ke depan,” tuturnya.
Top eksekutif ini lalu memaparkan tantangan fiskal daerah, terutama penurunan pendapatan transfer pusat sebesar Rp307 miliar. Kendati begitu, ia menegaskan komitmen menjaga stabilitas program prioritas.
“Situasi fiskal tidak mudah, tapi kita tidak boleh panik. Rasionalisasi harus dilakukan dengan cermat agar pelayanan publik tetap berjalan dan capaian WTP selama 11 tahun tidak terganggu,” tegasnya.
Belanja prioritas 2026, termasuk gaji ASN dan P3K, ADD, Jamkesda, serta penyusunan RTRW, tetap dijamin. Sementara pembangunan fisik akan bersumber dari Dana Desa, APBD Provinsi, dan APBN. Pemimpin pilihan rakyat ini kembali menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam menghadapi tahun anggaran 2026.
“Kuncinya adalah sinergi. Tanpa kekompakan eksekutif dan legislatif, kita tidak bisa bergerak cepat menjawab tantangan,” tutupnya dalam sambutan. (day/adv)
