KILAS24,BOLSEL – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) jenjang SD dan SMP Tahun 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Kota Manado itu, juga dihadiri Bupati Bolsel Iskandar Kamaru, dan mulai dilaksanakan sejak 23 hingga 26 September 2025. Dan diikuti oleh seluruh Kepala Satuan Pendidikan SD dan SMP beserta Bendahara BOSP dengan total peserta sebanyak 188 orang.
Dalam laporannya Kepala Disdikbud Bolsel Rante Hattani menjelaskan bahwa, pokok-pokok penting terkait Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 sebagai regulasi terbaru yang menggantikan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022.
“Regulasi ini mengatur perubahan beberapa komponen belanja, antara lain yaitu Belanja buku minimal 10 persen dari pagu dana BOSP, Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana maksimal 20 persen, Belanja honorarium guru dan tenaga kependidikan maksimal 20 persen untuk sekolah negeri dan 40 persen untuk sekolah swasta (dari sebelumnya 50 persen), Pemanfaatan BOS Kinerja untuk pelatihan Koding, kecerdasan artifisial, dan pembelajaran mendalam,” jelas Rante Hattani.
Selain itu, Bolsel juga tercatat sebagai salah satu daerah penerima manfaat Program Prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI dengan total anggaran sebesar Rp3,79 miliar.
“Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan ruang administrasi, ruang UKS, jamban sekolah, hingga ruang praktik otomotif dan tata boga di beberapa SD, SMP, dan SPNF SKB Bolsel,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Kadis mengatakan bahwa penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) pada fase 1 tahun 2025 mencapai 3.376 kuota, terdiri dari SD 2.286 kuota, SMP 817 kuota, Paket A, B, dan C: 33 kuota.
Sementara, Kepala BPMP Sulawesi utara (Sulut) Ebry H. J. Dien, S.T., M.Inf.Tech (Man), dalam sambutannya mengapresiasi langkah Disdikbud Bolsel.
“Kami akan memberikan undangan khusus untuk pelatihan digitalisasi pembelajaran bagi para pendidik di Bolsel,” katanya.
Sementara itu, Bupati Bolsel Iskandar Kamaru dalam sambutannya menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan BOSP. Tahun 2025, Kabupaten Bolsel menerima DAK Non Fisik BOSP Reguler sebesar 12,02 miliar dan BOS Kinerja Rp410 juta.
“Dana ini bukan jumlah yang kecil. Oleh karena itu, saya berharap pengelolaan BOSP dapat meningkatkan mutu pendidikan di Bolsel. Kepala sekolah dan bendahara harus mempelajari dengan seksama regulasi terbaru agar setiap
penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” tegas Bupati.
Ia juga meminta seluruh satuan pendidikan bersikap proaktif atas temuan Inspektorat maupun BPK, serta menjadikan pengalaman tahun sebelumnya sebagai pelajaran agar pengelolaan dana tahun ini berjalan lebih baik.
Kegiatan Bimtek ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman teknis, meningkatkan transparansi, serta mendorong pengelolaan dana pendidikan yang lebih profesional di Kabupaten Bolsel.
Perlu diketahui bahwa pembukaan kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Bolsel M. Arvan Ohy, Asisten Bidang Pemerintahan, Asisten Bidang Administrasi, serta pimpinan OPD terkait. (adv)
