KILAS24,BOLSEL – Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI), dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI dan penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ariffin Olii ini di hadiri oleh Bupati Bolsel Iskandar Kamaru dan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Kawasan Perkantoran Panango, Kec. Bolaang Uki, Jumat (15/8/2025).
Hadir juga dalam rapat, unsur pimpinan dan anggota DPRD Bolsel, unsur Forkopimda, Sekda M. Arvan Ohy, para pimpinan perangkat daerah, para camat dan sangadi serta jajaran ASN lingkup Pemkab Bolsel.
Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pengantar sidang menegaskan bahwa tantangan ke depan bukan sekadar pekerjaan administratif, melainkan menyangkut hal mendasar dalam kehidupan bernegara, seperti keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, dan penguatan kedaulatan nasional.
Sementara itu, Presiden RI dalam pidatonya memaparkan bahwa arsitektur APBN 2026 merupakan implementasi visi dan misi bersama Wakil Presiden. Presiden menekankan pentingnya mewujudkan ketahanan pangan sebagai pondasi kemandirian bangsa, khususnya swasembada beras dan jagung.
Selanjutnya, Presiden menyampaikan alokasi anggaran MBG tahun 2026 sebesar Rp335 triliun, pendidikan sebesar 20% APBN atau sekitar Rp757,8 triliun, dan kesehatan sebesar Rp244 triliun. Anggaran kesehatan difokuskan pada penguatan akses Jaminan Kesehatan Nasional, revitalisasi rumah sakit, penurunan stunting, gizi balita dan ibu hamil, penurunan TBC, serta layanan kesehatan gratis.
Menanggapi pidato Presiden, Bupati Iskandar menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terhadap visi pembangunan nasional.
“Apa yang disampaikan Pak Presiden menjadi pedoman bagi kami di daerah. Pemkab Bolsel akan terus mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses layanan kesehatan, serta memastikan anggaran daerah berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Ketua DPRD Ariffin Olii dalam rapat juga menambahkan bahwa arah kebijakan nasional harus diterjemahkan dalam program nyata di daerah.
“Kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama. Semangat kemerdekaan ini menjadi momentum bagi kita untuk bekerja lebih keras dan berintegritas,” tutupnya. (adv)
