KILAS24.CO,BOLTIM – Polemik Bantuan Pangan Beras Tahun 2024 dari Badan Pangan Nasional (BPN) tidak hanya terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) tetapi terjadi juga di seluruh Kabupaten Kota yang ada di Indonesia, demikian diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Boltim, Mat Sunardi, Jumat (9/2).
“Ya memang benar, masalah penyaluran bantuan ini tidak hanya terjadi Boltim, tetapi terjadi juga di daerah lain,” ungkapnya.
Sunardi mengatakan,bahwa polemik tersebut terjadi karena para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang biasanya menerima bantuan pangan beras Tahun 2023, pada tahun ini namanya sudah tidak tercantum dalam daftar penerima.
“Bantuan pangan beras untuk tahun ini, itu datanya tidak hanya berpatokan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), ada ketambahan data lain yakni data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),”katanya.
Sunardi pun berharap, data P3KE tersebut dapat ditinjau kembali oleh Pemerintah Desa (Pemdes) yang ada di Boltim, sehingga bantuan ini bisa tepat sasaran.
“Kami telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa terkait penggantian KPM karena banyak ditemukan penerima yang sudah tidak layak untuk menerima, tentunya penggantian tersebut berdasarkan Dua data tadi , dan penggatian ini sementara dimusyawarakan oleh para sangadi dan anggota BPD,”pungkasnya.
Terinformasi ada sebanyak 4.199 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Boltim yang menerima bantuan pangan beras. (yudi)
