KILAS24.CO,BOLTIM – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Boltim angkat bicara terkait pemberitaan dari ManadoPost.id dengan judul “Ketua KPK: Proses Penyelidikan serta Pemberantasan Korupsi untuk Bupati Bolmut dan Boltim Tetap Terus Berjalan”.
Dilansir Boltimnews.com, Kepala Diskominfo Boltim, Rezha Mamonto S.Kom, mengatakan, bahwa pemberitaan tersebut dianggap terlalu tendensius dan tidak berimbang, karena cenderung dipaksakan sebagai sebuah berita.
Ia sangat menyayangkan dampak negatif dari pemberitaan ini terhadap Bupati Boltim, Sam Sachrul Mamonto yang dikait-kaitkan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bupati Boltim yang telah terklarifikasi beberapa waktu sebelumnya.
Padahal kunjungan Ketua KPK, Drs Firli Bahuri, M.Si, dan rombongan KPK ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) adalah merupakan agenda kerja tahunan dan program rutin KPK untuk berdialog langsung dengan semua kepala daerah di Sulut.
Dalam acara dengan KPK, Kamis (27/7) kemarin, materi Ketua KPK lebih banyak tentang wawasan kebangsaan dan pencegahan korupsi, dan tidak pernah menyinggung dan menyebut LHKPN, tidak seperti yang diberitakan oleh media tersebut.
“Berita yang dimuat bertepatan saat kunjungan Ketua KPK begitu dipaksakan oleh ManadoPost dengan tujuan pembunuhan karakter untuk Bupati Boltim. Berita yang dimuat begitu pendek sementara tanggapan Ketua KPK begitu normatif. Manado Post saja yang terus mengaitkan urusan LHKPN yang telah terklarifikasi. Pemberitaan ini sangat tendensius,” tegas Rezha.
Menurutnya, pihak media seharusnya berfokus pada fakta dan menyajikan informasi secara berimbang mengenai tujuan dilaksanakannya acara RDP Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah, sesuai dengan kegiatan yang berlangsung pada hari itu.
“Janganlah pemberitaan tersebut ditegaskan Rezha, hanya mengandung opini dan tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik, semata-mata karena motif tertentu atau karena kurangnya kerjasama dengan pihak media tersebut sehingga menimbulkan opini yang jauh dari kebenaran. Tidaklah pantas bagi media seperti Manado Post menyajikan berita tanpa memperhatikan keseimbangan isi beritanya. Hal ini telah menimbulkan ketidakadilan terhadap Bupati Boltim. Kita berharap media dapat menghindari menciptakan opini semata karena kurangnya kerjasama dengan Pemda Boltim,” singgung Rezha.
Reza juga menyoroti penjudulan berita yang tidak relevan dengan apa yang sebenarnya disampaikan oleh Ketua KPK. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dalam menilai mana media yang menyajikan berita secara berimbang dan mana yang cenderung menggiring opini yang tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik. “Pemda Boltim berharap agar Manado Post lebih objektif dalam menyusun dan menyajikan berita, sehingga menghindari pandangan yang tidak objektif demi menjaga integritas informasi yang disampaikan kepada masyarakat,“ katanya.
Rezha pun menambahkan, Pemkab Boltim mengakui pentingnya peran media sebagai penyampai informasi, namun juga mengingatkan agar hal tersebut dilakukan dengan tanggung jawab dan integritas yang tinggi.
“Jadi beritanya sangat tendensius dan terus mengait-ngaitkan Boltim, padahal sudah sangat jelas klarifikasi KPK bahwa yang dinaikan statusnya bukan Boltim. Tujuan media ini bukan lagi untuk pencerahan tapi untuk pembunuhan karakter Bupati Boltim.” ucapnya.
“Tendensi Manado Post kepada Pemkab Boltim, jangan sampai karena pimpinan media kalah dalam Pilkada kemarin, yakni SB, dan ini menjadi dendam Manado Post kepada Bupati Boltim, Sachrul. Diduga kuat SB juga ikut memerintahkan media ini untuk menyudutkan Bupati Boltim, Sachrul.” sambung Rezha (***)
