KILAS24.CO,BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sam Sachrul Mamonto, Rabu (28/9), menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boltim, bertempat di Ruang Sidang, Kantor DPRD Boltim.
Rapat Paripurna kali ini dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Rancangan Peraturan Daerah Perubahan 2022, setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, diharapkan dalam waktu yang dekat akan segera dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi untuk dilakukan evaluasi, khususnya, yang berkaitan dengan substansi pokok yang termuat dalam perubahan APBD tahun anggaran 2022. Berupa prosedur penganggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, sehingga diharapkan juga untuk segera mendapatkan pengesahan dan selanjutnya akan kita implementasikan dalam bentuk pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan di tengah – tengah masyarakat,” ujar bupati dalam sambutannya.
Bupati menyadari bahwa pada proses pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD 2022 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) telah berjalan dengan penuh dinamika.
“Namun saya yakin dan percaya, bahwa dinamika dalam pembahasan tersebut, bertujuan untuk menghasilkan kualitas peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 agar lebih baik dan tepat sasaran, serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Utamanya, pada substansi berupa target penerimaan pendapatan daerah, pengalokasian belanja daerah, dan penetapan pembiayaan Daerah serta sasaran program kegiatan yang disingkronisasi dengan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sehingga dapat menjawab Visi Misi pembangunan daerah,” katanya.
Bupati pun menambahkan, di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pembangunan di Kabupaten Boltim dapat terus berjalan. “Saya optimis bahwa apa yang menjadi harapan dari masyarakat untuk keberlanjutan pembangunan di Tahun 2022 akan terlaksana meskipun dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. (yud/rmb)
