KILAS24
Rabu, Februari 1, 2023
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Daerah
    • Kotamobagu
    • Bolmong
    • Bolsel
    • Boltim
    • Bolmut
  • Sulut
  • Gorontalo
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Pendidikan
  • Nasional
  • Internasional
  • Lainnya
    • Advertorial
    • Olahraga
    • Kesehatan
    • Opini
  • Beranda
  • Daerah
    • Kotamobagu
    • Bolmong
    • Bolsel
    • Boltim
    • Bolmut
  • Sulut
  • Gorontalo
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Pendidikan
  • Nasional
  • Internasional
  • Lainnya
    • Advertorial
    • Olahraga
    • Kesehatan
    • Opini
No Result
View All Result
KILAS24
No Result
View All Result
ADVERTISEMENT
Home Boltim

Kebijakan Merumahkan THL Boltim dan Upaya Sterilisasi KKN

Tim Redaksi by Tim Redaksi
10 April 2021
in Boltim, Etalase, Opini, Terkini
0
Kebijakan Merumahkan THL Boltim dan Upaya Sterilisasi KKN
1.1k
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on telegram

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia bukan lagi merupakan sebuah fenomena, melainkan sudah merupakan fakta yang terkenal di mana-mana. Kini, setelah rezim otoriter Orde Baru tumbang, tampak jelas bahwa praktik KKN selama ini terbukti telah menjadi tradisi dan budaya yang keberadaannya meluas, berurat akar dan menggurita dalam masyarakat serta sistem birokrasi Indonesia, mulai dari pusat hingga lapisan kekuasaan yang paling bawah.

Saya dapat menyatakan bahkan mungkin sebagian dari teman-teman dapat membenarkannya, bahwa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) akhir-akhir ini dianggap sebagai wujud paling buruk dan paling ganas dari gejala kemerosotan moral dari kehidupan masyarakat dan bernegara di negeri kita. KKN adalah produk dari relasi sosial-politik dan ekonomi yang pincang dan tidak manusiawi. Relasi yang dikembang- kan adalah relasi yang diskriminatif, alienatif, tidak terbuka, dan meleceh- kan kemanusiaan. Kekuasaan dianggap sebagai sebuah privilege bagi kelompok (kecil) tertentu, serta bersifat tertutup dan menempatkan semua bagian yang lain sebagai Objek yang tak punya akses untuk berpartisipasi. Setiap bentuk kekuasaan (baik politik, sosial, maupun ekonomi) yang tertutup akan menciptakan hukum-hukumnya sendiri demi melayani kepentingan penguasa yang eksklusif.

Ingat!! Kekuasaan yang tertutup semacam ini merupakan lahan subur yang bisa menghasilkan panen KKN yang benar-benar melimpah.

Baca Juga

Peduli Kasih, Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bolsel Beri Bantuan Korban Bencana Banjir Manado

Pemkab Bolmong Kirim Tim Satgas Peduli Bencana Bantu Korban Banjir di Manado

Bupati Tinjau Langsung Pembangunan Tugu Perbatasan Boltim dan Kotamobagu

Berkaitan dengan kritik atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sam Sachrul Mamonto adalah bentuk langkah preventif untuk penanganan praktek Kolusi dan Nopotisme.

Atau saya lebih senang mengatakan bahwa ini adalah bentuk upaya sterilisasi praktek persekongkolan jahat rezim sebelumnya. Mengapa demikian? Polarisasi sebuah kebijakan harus berlandaskan pada aspek akuntabilitas atau melalui mekanisme yang transparan. Perekrutan THL tidak seharusnya dilandaskan pada faktor kedekatan, faktor clan apalagi karena faktor transaksi politik. Tetapi proses perumusan kebijakan berupa penentuan THL/Honda harus berlandaskan pada aspek profesionalitas, transparan dan tidak mengabaikan prinsip kepakaran.

Nah, kebijakan merumahkan adalah proses internalisasi pola dan proses rekrut agar lebih transparan dan profesional. Apa yang hendak ditransparansikan? Ada 2 hal:
1. Mengelola perekrutan THL/Honda berdasarkan kebutuhan SKPD yang tentu melalui hasil verifikasi tim melalui Instansi terkait. Setelah itu kemudian akan diumumkan secara terbuka kebutuhan yang dibutuhkan. Dalam proses inipun akan ada mekanisme tes jika kemudian peminatnya membludak. Hal semacam ini tentu akan menutup ruang gerak praktek-praktek yang tadi, yakni Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Mekanisme baku ini akan menutup ruang-ruang transaksional yang selama ini klasik terjadi. Tujuan atau goals dari penutupan ruang transaksional ini adalah agar setiap THL yang diakomodir nanti benar-benar profesional dan sesuai pada lex spesialict! Yakni sesuai dengan prinsip good governance atau tata pengelolaan pemerintahan yang baik yaitu the right man and the raih jt place.

Dasar-dasar ini yang kemudian menjadi acuan bagi kepemimpinan saat ini di Boltim. Sehingga sedikit saya merespon bahwa membandingkan kepemimpinan yang sebelumnya dengan kepemimpinan Boltim pada saat ini sesungguhnya tidak aple to aple. Sebab SSM-Oskar baru 1 bulan efektif bekerja, sementara rezim sebelumnya 10 tahun membangun sebuah tatanan yang cenderung nepotisme. Maka hal ini tidak harus dilanjutkan! Justru harus diputuskan.

Penulis: Fiko Onga

Tags: fiko onga
Previous Post

Pemkab Boltim Gelar Vaksinasi Massal

Next Post

DPRD Bolmong Ikut Bimtek RPJMD dan Pengelolaan Keuangan

Artikel Terkait

Peduli Kasih, Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bolsel Beri Bantuan Korban Bencana Banjir Manado

Peduli Kasih, Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bolsel Beri Bantuan Korban Bencana Banjir Manado

31 Januari 2023
706
Pemkab Bolmong Kirim Tim Satgas Peduli Bencana Bantu Korban Banjir di Manado

Pemkab Bolmong Kirim Tim Satgas Peduli Bencana Bantu Korban Banjir di Manado

31 Januari 2023
706
Bupati Tinjau Langsung Pembangunan Tugu Perbatasan Boltim dan Kotamobagu

Bupati Tinjau Langsung Pembangunan Tugu Perbatasan Boltim dan Kotamobagu

31 Januari 2023
748
SSM Serap Keluhan Masyarakat Desa Tutuyan II

SSM Serap Keluhan Masyarakat Desa Tutuyan II

30 Januari 2023
759
Bupati Boltim Pimpin Apel Kerja di Kecamatan Motongkad

Bupati Boltim Pimpin Apel Kerja di Kecamatan Motongkad

30 Januari 2023
733
Bupati Limi Ikut Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023

Bupati Limi Ikut Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023

30 Januari 2023
704
Next Post
DPRD Bolmong Ikut Bimtek RPJMD dan Pengelolaan Keuangan

DPRD Bolmong Ikut Bimtek RPJMD dan Pengelolaan Keuangan

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No Result
View All Result

KILAS TERKINI

HUT Kecamatan Pinolosian Timur ke-18 Tahun, Wabup Deddy Abdul Hamid Sampaikan ini ke Warga

HUT Kecamatan Pinolosian Timur ke-18 Tahun, Wabup Deddy Abdul Hamid Sampaikan ini ke Warga

1 Februari 2023
705
Peduli Kasih, Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bolsel Beri Bantuan Korban Bencana Banjir Manado

Peduli Kasih, Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bolsel Beri Bantuan Korban Bencana Banjir Manado

31 Januari 2023
706
Pemkab Bolmong Kirim Tim Satgas Peduli Bencana Bantu Korban Banjir di Manado

Pemkab Bolmong Kirim Tim Satgas Peduli Bencana Bantu Korban Banjir di Manado

31 Januari 2023
706
Bupati Tinjau Langsung Pembangunan Tugu Perbatasan Boltim dan Kotamobagu

Bupati Tinjau Langsung Pembangunan Tugu Perbatasan Boltim dan Kotamobagu

31 Januari 2023
748
SSM Serap Keluhan Masyarakat Desa Tutuyan II

SSM Serap Keluhan Masyarakat Desa Tutuyan II

30 Januari 2023
759
Bupati Boltim Pimpin Apel Kerja di Kecamatan Motongkad

Bupati Boltim Pimpin Apel Kerja di Kecamatan Motongkad

30 Januari 2023
733
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kontak

© 2020 KILAS24 - Developed by PM Tech | ReDesign by@aditmlh

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Daerah
    • Kotamobagu
    • Bolmong
    • Bolsel
    • Boltim
    • Bolmut
  • Sulut
  • Gorontalo
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Pendidikan
  • Nasional
  • Internasional
  • Lainnya
    • Advertorial
    • Olahraga
    • Kesehatan
    • Opini

© 2020 KILAS24 - Developed by PM Tech | ReDesign by@aditmlh