KILAS24.CO – Bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk para nelayan di Bolaang Mongondow Timur (Boltim), diduga salah sasaran. Terinformasi, ada penerima bantuan yang kesehariannya bukan bekerja sebagai nelayan.
Terkait hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memanggil hearing jajaran DKP sebagai tindak lanjut dari keluhan sejumlah nelayan yang disampaikan ke DPRD.
“Ada beberapa nelayan yang datang ke DPRD dan menyampaikan persoalan ini. Fakta di lapangan, ada yang bukan nelayan tapi diberikan bantuan. Maaf, kami (DPRD) bukan mencampuri urusan teknis, tapi sebagai wakil rakyat tentu apa yang dikeluhkan masyarakat harus kita tindaklanjuti,” kata Anggota DPRD, Sofyan Alhabsyi.
Saat hearing bersama jajaran DKP, DPRD meminta data penerima bantuan namun data tersebut tak diberikan. “Kepala Dinas meminta waktu untuk print out data penerima bantuan, tapi kami tunggu tidak balik lagi. Ini jadi catatan kami. Kita akan panggil (hearing) lagi DKP terkait persoalan ini,” ujarnya.
Ia menegaskan, pihaknya akan merekomendasikan untuk penarikan kembali bantuan yang diberikan kepada bukan nelayan. “Bagaimana jadinya bila yang menerima bantuan itu bukan nelayan. Ini menjadi perhatian serius kami, dan kita akan rekomendasikan untuk ditarik kembali bantuan yang tidak tepat sasaran itu,” tegasnya.
Bantuan berupa mesin tempel dianggarkan pada Tahun 2020. Bantuan tersebut diberikan kepada nelayan di wilayah Tutuyan, Kotabunan dan Nuangan. “Unitnya ada, tapi penyalurannya yang kami pertanyakan. Kalau yang menerima bukan nelayan, lalu bantuan itu digunakan untuk apa. Jangan sampai bantuan itu hanya di jual kembali,” ungkapnya.
Senada diutarakan Anggota DPRD, Samsudin Dama. Menurutnya, pihaknya akan merekomendasikan penarikan kembali bantuan yang diduga tak tepat sasaran itu.
“Ada yang menerima bantuan tapi bukan nelayan. Kami minta data by name by address ke Kepala Dinas, tapi sampai sore kami tunggu di kantor Kepala Dinas tidak balik lagi. Ada apa?, harusnya ketika dimintakan data segera diberikan. Kami akan rekomendasikan untuk penarikan kembali bantuan yang tidak tepat sasaran itu, kemudian akan diserahkan kepada mereka yang benar-benar nelayan,” ujar politisi PAN itu.
Upaya konfirmasi ke Kepala DKP, Erna Mokodongan, tak berhasil. Dihubungi via seluler dengan nomor 085342577XXX sedang tidak aktif. (rmb)
